Program TJSL untuk BUMN: Kerangka Regulasi & Pelaporan 2026

TJSL BUMN: Regulasi yang Berlaku 2026

Program TJSL BUMN diatur oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 dan pembaharuannya, yang menggantikan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). TJSL BUMN memiliki karakteristik berbeda dari CSR PT swasta karena mandat sosial-nya lebih eksplisit.

Lima Klaster Program TJSL BUMN

1. Pendidikan — beasiswa, sarana, pelatihan vokasi.
2. Kesehatan — layanan kesehatan komunitas rentan.
3. Lingkungan — konservasi, mitigasi perubahan iklim.
4. Pengembangan UMK — dulu Program Kemitraan.
5. Sosial & bantuan bencana — respon kemanusiaan.

Klaster ini harus mendukung prioritas nasional dan SDGs yang relevan.

Sumber Dana TJSL BUMN

• Biaya perusahaan — TJSL sebagai bagian dari beban operasi.
• Laba bersih — persentase yang ditetapkan RUPS.
• Corporate volunteering — kontribusi non-cash karyawan.

Standar Pelaporan TJSL

BUMN wajib menyampaikan laporan TJSL yang meliputi:

• Realisasi anggaran per klaster
• Output & outcome per program
• Indikator dampak terkait SDGs
• Audit oleh KAP untuk BUMN listed

Perbedaan TJSL BUMN vs CSR Swasta

Aspek	TJSL BUMN	CSR PT Swasta
Dasar hukum	Permen BUMN	UU 40/2007
Prioritas	Prioritas nasional	Ditetapkan perseroan
Pelaporan	Ke Kementerian BUMN	Sustainability Report POJK 51
Audit	KAP wajib untuk listed	Sesuai kebijakan perseroan

Sinkronisasi dengan ESG & Sustainability Report

BUMN listed (Tbk) harus menggabungkan pelaporan TJSL dengan POJK 51 dan referensi GRI/IFRS S1-S2. Konsolidasi ini menghindari duplikasi program dan memudahkan investor menilai kinerja ESG.

Inosustain mendampingi BUMN dalam integrasi TJSL, POJK 51, dan pelaporan ESG internasional.

Pertanyaan yang sering diajukan